SANGIHE, TALAUD,
SITARO
SITARO MILIKI BANDARA PIHISE
Manado – Wakil Gubernur Sulut Dr
Djouhari Kansil mengatakan Pembangunan bandara Pihise di Desa Balirangen
Kecamatan Sitimsel Kabupaten Kepulauan Sitaro, nantinya akan menjadi kebanggaan
masyarakat Sitaro bila nantinya akan siap beroperasi.
“Pembangunan bandara
Pihise nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Sitaro dalam rangka
pengembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan di wilayah kepulauan khususnya
kabupaten Kepulauan Sitaro dimasa yang akan datang ujar Putra Nusa Utara
usai memantau pengerjaan pembangunan bandara tersebut.
Sementara Kadis
Hubkominfo Sulut Drs Joy Oroh mengatakan sejak tahun 2013 sampai 2014 sementara
dalam pekerjaan pematangan lahan . Sedangkan pada tahun 2015 nanti pembangunan
bandara ini sudah akan masuk pada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
runway panjangnya 1200 x 30 meter dengan menggunakan sumber dana APBN 2014
sebesar 60 M, tandas Oroh.
JELANG PILPRES, SIKAP POLITIK SWM MASIH KABUR
Melonguane – Sejauh ini sejumlah elit
politik di Talaud banyak bertanya-tanya tentang soal sikap politik Sri Wahyumi
Manalip (SWM), menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.
Pasalnya, bupati pilihan
rakyat pada pilkada Talaud 9 Desember 2013 lalu itu, sampai sekarang belum
menyatakan sikapnya yang jelas terkait dukunganya terhadap salah satu capres
dan cawapres.
Namun, bila merujuk pada
penyampaian oleh jubir pribadinya Maxi Sarunduitan kepada beritamanado waktu
lalu bahwa ibu SWM sendiri, lebih mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Menurutnya, melalui
pilkada Talaud lalu, SWM di usung oleh partai Gerinda. Jadi tidak mungkin bunda
(SWM) akan menghianati partai yang telah berjasa pada dirinya,”ungkapnya.
Pihak SWM sendiri, sampai sekarang ini belum terhubungi meski beberapa kali pihak beritamanado hendak mengkonfirmasi lewat telepon atau sms, namun belum ada jabawan dari beliau,”(Hendra).
Pihak SWM sendiri, sampai sekarang ini belum terhubungi meski beberapa kali pihak beritamanado hendak mengkonfirmasi lewat telepon atau sms, namun belum ada jabawan dari beliau,”(Hendra).
EMPAT SKPD SAGIHE RAPOR MERAH
Tahuna – Pemerintah Kabupaten Sangihe
mendapatkan rangking empat dalam penyerapan anggaran se-kabupaten/kota se
Provinsi Sulut. Ini merupakan hasil penilaian dari Tim Evaluasi Pengawasan dan
Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Sulut
“Walaupun masuk rengking
4 terbaik namun, masih ada 4 SKPD yang realisasi anggaranya masih rendah,” kata
Sekretaris Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ir Willy Kumentas kepada
beritamanado.com (19/6/2014) via seluler.
Dikatakan Sekkab, bagi
empat SKPD yang memiliki rapot merah agar memacu kegiatannya sehingga pada
reasliasi anggaran semester berikutnya sudah tidak mendapatkan rapot merah
lagi. ”Saya sudah ingatkan kepada empat SKPD yang memiliki rapot merah agar
memacu kegiatannya,” tegasnya.
Dirinya juga, menghimbau
kepada pimpinan SKPD yang memiliki paket pekerjaan fisik agar segera melakukan
pelelangan paket pekerjaan, mengingat waktu sudah pendek. Sebab tanggal 8
Desember semua paket harus rampung baik fisik maupun administrasinya.
“Diingatkan kepada SKPD untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa yang
sesuai dengan aturan, karena berdasarkan surat penegasan bupati bulan Juli
semua paket pekerjaan sudah di lelang,” tutup lelaki pengemar Tim Spanyol
tersebut.(gun)
AKHIR MASA JABATAN DEWAN TALAUD JARANG MASUK KANTOR
Melonguane –
Belakangan ini, aktivitas di sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mulai
menurun. Menyusul para anggota DPRD, disinyalir mulai jarang masuk kantor.
Bahkan ada yang datang, tapi hanya satu atau dua orang saja. Itu pun datang
tapi mereka tidak lama-lama di kantor.
Menyikapi hal tersebut, salah satu
tokoh muda Talaud Yahya Alotia kepada beritamanado, menegaskan bahwa seharusnya
mengakhiri masa tugas sebagai wakil rakyat, para anggota DPRD Talaud itu harus
menunjukan sikap simpati kepada rakyat.
“Kasiang rakyat sudah memberikan
kepercayaan selama lima tahun, kemudian diakhir masa jabatan, mereka (anggota
dewan) mulai mengabaikan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat,”tegasnya.
Menurutnya, jabatan anggota DPRD itu
adalah pengabdian kepada rakyat. Bukan untuk mencari kehormatan atau
keuntungan. Kalau ada anggota DPRD kita barangkali berpikiran seperti itu, apa
jadinya rakyat Talaud,”ujarnya.
Ia pun menilai selama lima tahun
menjabat anggota DPRD, para wakil rakyat kita dianggap gagal untuk membangun
daerah ini. Salah satunya ketidak mampuan membangun kemitraan yang baik dengan
pihak eksekutif.
“Akhirnya banyak program untuk
pembangunan daerah tidak terlaksana. DPRD lebih banyak menunjukan sikap
arogansinya ketimbang membangun kerjasama yang dengan pihak eksekutif,”tandasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat
Talaud Justes Lindo. Dikatakanya, sudah menjadi kebiasan bagi wakil rakyat kita
jarang masuk kantor. Apalagi menjelang akhir masa jabatan, DPRD lebih banyak
keluar perjalanan dinas. Tugas pokok sebagai wakil rakyat terabaikan.
“Hanya disayangkan sekembalinya dari perjalananya, tidak ada prestasi yang nampak untuk dilakukan kepada rakyat Talaud,”kuncinya. (hendra).
“Hanya disayangkan sekembalinya dari perjalananya, tidak ada prestasi yang nampak untuk dilakukan kepada rakyat Talaud,”kuncinya. (hendra).
HUT KE-12 TAHUN, PEMKAB TALAUD TAMPILKAN KEARIFAN
LOKAL
Melonguane –
Persiapan pelaksanaan HUT ke-12 tahun Kabupaten Kepulauan Talaud, hingga kini
terus dimatangkan. Kepala bagian (Kabag) Humas Pemerintah Daerah (Pemda)
Kabupaten Talaud Oni Maliatja SIP MSi saat dikonfirmasi beritamanado, Kamis
(19/6) mengatakan sejauh ini panitia pelaksana kegiatan HUT daerah, terus
mematangkan segala persiapanya.
Bahkan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lewat HUT daerah nanti akan menampilkan sejumlah budaya kearifan lokal. “Tujuanya untuk menggali kembali nilai-nilai budaya yang selama ini mulai ditinggalkan oleh warga Talaud,”ujarnya.
Dengan demikian, kata Maliatja, nilai-nilai budaya Talaud yang selama ini mulai tertinggalkan, akan di hidupkan kembali untuk menjadi kekayaan daerah Kabupaten Talaud,”kuncinya. (hendra).
Bahkan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lewat HUT daerah nanti akan menampilkan sejumlah budaya kearifan lokal. “Tujuanya untuk menggali kembali nilai-nilai budaya yang selama ini mulai ditinggalkan oleh warga Talaud,”ujarnya.
Dengan demikian, kata Maliatja, nilai-nilai budaya Talaud yang selama ini mulai tertinggalkan, akan di hidupkan kembali untuk menjadi kekayaan daerah Kabupaten Talaud,”kuncinya. (hendra).
TERKAIT LHP BPK, TALAUD DI KRITIK KINERJA HUMAS
PEMKAB
Melonguane – Jika sejumlah daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sebagian daerah akan menerima
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK), terkait
pengelolaan keuangan APBD tahun anggaran 2013, untuk Kabupaten Talaud sendiri
hingga kini masih kabur.
Bahkan ketika di
konfirmasi kebagian humas Pemkab Talaud, mereka pun enggan
mengomentari. “Mohon konfirmasi langsung sama pak inqspektur, kalau jadwal
penyerahan hasil pemeriksaan BPK kapan, karena biasanya ada jadwal penyerahan
yang disampaikan oleh BPK ke pemkab Talaud via inspektorat daerah,”ujar Oni
Maliatja SIP MSi kepada beritamanado Jumat, (20/6) melalui sms via selulernya.
Sayang, kepala
Inspektorat Talaud sendiri Max Binilang SH ME hingga berita ini diturunkan
belum terhubungi. Padahal, warga Talaud saat ini begitu menantikan adanya LHP
BPK tersebut. Karena masyarakat ingin mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah
daerah. Apakah ada kemajuan untuk daerah ini atau tidak.
Menyikapi hal tersebut,
Ketua Laskar Merah Putih Talaud Markus Tuisan mengatakan sebaiknya pihak humas
itu harus proaktif. Jangan cuma diam ditempat.”Humas itu kan fungsinya selain
mempublikasikan kegiatan pemkab, juga melakukan konfirmasi berita kepada SKPD
atau badan dinas yang lain untuk kebutuhan publikasi wartawan ke media.
Saya melihat, humas pemkab Talaud tidak profesional dalam menjalankan
fungsinya,”kritik Tuisan. Bahkan Tuisan sendiri meminta supaya bagian
humasan di pemkab Talaud itu perlu ditata kembali. Karena tidak menjalankan
tugas dan fungsinya sebagaimana diharapkan,”tandasnya. (hendra).
SANGIHE RAIH OPINI WDP DARI BPK?
Tahuna –Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK), pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten
Sangihe selang tahun anggaran 2013 akan diserahkan, Jumat (20/6/2014) sekitar
pukul 15.00 Wita. Dan akan diterima lansung Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Drs Hironimus Rompas Makagansa.
Hal ini dibenarkan Kabag
Humas Sektda Sangihe, Ellenita Kapal SE MSi kepada beritamanado, Kamis
(19/6/2014). “Ia besok sore pak bupati akan menerima LHP BPK,” tutur Kapal.
Sesuai dengan informasi
yang berkembang dan diprediksi Kabupaten Sangihe akan mendapat opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Inpektorat Sangihe, Imanuel Makahanap
ketika dihubungi mengatakan dirinya belum berani berspekulai dengan hasil
pemeriksaan BPK, namun dirinya mengatakan tentang penyebab diskleimer tahun
sebelumnya dengan kesalahn administrasi mencapai hampi Rp 1 triliun, kini sudah
teratasi, untuk ini di TA 2013 ada titik terang untuk peningkatan.
”Kami tidak berspekulasi
dan mendahului pengumuman dari BPK sendiri, nantilah tunggu hasilnya dari BPK
RI sendiri,” ujar Makahanap.
Kadis PPKAD Sangihe,
Tadjudin Sainkadir ketika mintai keterangan menyatakan pemerintah daerah lewat
keseriusan bupati dan wakil bupati, sehingga memacu beberapa instansi terkait
untuk bekerja mengejar target menghindari diskleimer ke tiga.
“Kami sudah bekerja secara marathon, dan hasilnya ada peningkatan yang
lebih baik dari tahun sebelumnya, dan ini juga memicu semua yang terlibat dalam
pengelolaan keuanganh daerah lebih memperketat pengelolaan keuangan
masing-masing SKPD,” tegas Sainkadir. (gun)
PEKAN DEPAN KTNA TALAUD GELAR PELATIHAN PETANI DAN
NELAYAN
Melonguane – Pasca mengikuti pekan nasional (penas)
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se Indonesia di Kepanjen Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu, kini KTNA Talaud, pekan depan
akan mengadakan kegiatan pelatihan bagi para petani dan nelayan di daerah ini.
Menurut penjelasan Ketua KTNA Kabupaten Talaud
Herkanus Tumbal S.Sos kepada beritamanado, Kamis (19/6) bahwa kegiatan
pelatihan itu merupakan tindak lanjut dari penas KTNA waktu lalu di Malang
Jatim.
“Melalui pelatihan itu, nantinya para petani
dan nelayan akan diperkenalkan dengan materi untuk bagaimana menjadi petani dan
nelayan yang produktif,”ujar Tumbal. Dikatakanya, pengalaman dan pengetahuan
yang di peroleh selama mengikuti penas KTNA bersakala nasional itu, akan
diberbagi dengan saudara-saudara petani dan nelayan di Talaud.”Agar mereka juga
kedepan bisa menjadi petani dan nelayan yang berhasil,”tandasnya. (hendra).